[Afrika] Regulasi Berlebihan dan Intervensi Politik Dapat Membahayakan Ekosistem Teknologi
Pembahasan tersebut mengemuka dan menjadi topik hangat di event yang di selenggarakan oleh africa.com. Hal ini diakui tidak akan ditemukan penyelesaian masalahnya dalam jangka waktu dekat. Jika melihat sudut pandang keberlakukan regulasi, tentu saja diperlukan regulasi yang mengatur di semua lini industri. Namun sektor industri tidak dapat dibiarkan begitu saja dan mengatur dirinya sendiri. Maka dari itu diperlukan sosok pemimpin yang mumpuni dan berkualifikasi untuk menjalankan industri, khususnya bidang teknologi.
Namun sektor pemimpin sektor teknologi kekurangan sosok yang berpengaruh, menurut Mich Atagana selaku Head of Communications & Public Affairs, Google di Africa, sosok menteri bidang teknologi haruslah seorang teknolog dan berkecimpung di bidang teknologi, demikian dimuat dalam laman telecoms.com pada (09/11/2017).
Namun intervensi politik menyebabkan hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Sekarang ini para politisi atau pejabat kementerian adalah orang orang yang bisa tersenyum dengan baik dan punya kemampuan berbicara yang fasih. Namun mereka tidak punya kualifikasi mumpuni di bidangnya, dan mereka sudah dilatih bertahun tahun untuk menghadapi media dan muncul di hadapan publik. Meskipun mereka tampaknya baik dan terpilih dalam pemilihan namun dalam urusan nyata mengurusi negara, mereka tidak bisa berbuat banyak sesuai bidangnya.
Sebagai contoh di Kenya, produk M-PESA mobile money platform sukses diluncurkan, hal ini karena regulasi di Kenya terbuka dan memperbolehkan ide baru untuk muncul dan sukses. Namun terkadang beberapa pihak berpendapat bahwa kurangnya regulasi adalah sebagai kebalikan dari kebijakan regulasi terbuka, namun hal ini dirasakan tidak relevan. Nyatanya, M-PESA secara fundamental merubah kultur perekonomian menjadi lebih baik dan membuka banyak kesempatan untuk berbisnis.
Kesuksesan tersebut tidak cukup bagi Vodafone untuk mencoba dan meluncurkan mobile money platform di Afrika Selatan, meskipun ketatnya regulasi dapat saja menghambat dan berpotensi menggagalkan. Hal itu bukan hanya salah satu alasan kegagalan, karena sistem perbankan tradisional sangat mudah diakses di Afrika Selatan maka dari itu kebutuhan akan mobile money platform dirasakan tidak diperlukan. Hal ini ditambah pula pihak pemerintah tidak menyiapkan platform tersebut sebagai layanan pelengkap sektor keuangan dan kebutuhan untuk menantang ide baru sangat rendah, maka dari itu platform tersebut akhirnya tumbang di Afrika Selatan.
Melindungi sektor keuangan mungkin menjadi keputusan yang baik saat ini, namun mempertimbangkan pertumbuhan dan euforia terhadap mobile money platform layak diperhatikan. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi para politisi, karena mereka tidak ahli dalam menjalankan bidangnya, dan juga kurangnya pengetahuan mendalam untuk mengambil keputusan padahal orang orang itu adalah para pejabat pengambil keputusan.
Hal yang sama juga berlaku di Inggris saat pejabatnya bukanlah seorang teknolog. Matt Hancock adalah pejabat Menteri di bidang digital dan kultur digital. Dia mempunyai gelar akademik di bidang filsofi, politik dan ekonomi yang kemudian memperoleh master (MPhil) di bidang ekonomi. Dia lalu menghabiskan beberapa waktu bekerja di perusahaan perangkat lunak milik keluarganya yang kemudian dia lanjutkan bekerja sebagai ekonomis di Bank of England spesialis di pasar perumahan. Kemudian dia bekerja sebagai penasihat ekonomi mantan Shadow Chancellor of the Exchequer, George Osborne yang kemudian terpilih sebagai MP dan bertanggung jawab dalam bisnis, perumahan, energi dan isu sosial.
Menurut beberapa pihak apa yang dilakukan Hancock tidak sesuai dengan rangkaian karir di ekosistem teknologi meskipun dia mempunyai pengalaman di bidang teknologi, dab juga dia tergolong sebagai seorang generalis bukan spesialis.
Berlebihan dalam menerapkan regulasi dan kebijakan yang buruk adalah dua hal yang terjadi di dunia ini, namun Afrika adalah tempat dimana bisnis mulai unjuk gigi dan pertarungan dimulai sehingga dapat menjadi pelajaran bagi negara lain.