Hubungan Timbal Balik Kerjasama Bidang Hukum Antara India dan Jepang

Layanan hukum sudah menjadi keniscayaan di era modern, konsumennya adalah perusahaan dan individu yang memerlukan jasa hukum untuk melengkapi urusan bisnis atau non-bisnis. Derasnya arus globalisasi telah membuka peluang bagi suatu negara untuk mebuka keran regulasinya, tak terkecuali India dan Jepang.

Bagi kedua negara tersebut, hubungan timbal balik kerjasama dalam bidang hukum sudah mulai dipertimbangkan. Hal inilah yang kemudian menarik minat pemerintah Jepang untuk mengundang pengacara dan firma hukum dari India untuk praktik hukum di wilayahnya.

Negeri yang terkenal dengan film Kuch-Kuch Ho Ta He ini, pihak Kementerian Hukumnya telah mengirimkan surat kepada Bar Counsil of India (BCI), sebagai regulator tertinggi dalam bidang pendidikan dan praktik hukum, untuk mempelajari dan memberikan laporan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama itu untuk India.

Dalam wawancaranya dengan thehindu.com, yang dirilis pada (04/03/2015) Menteri bidang Hukum, V. Sadananda Gowda mengatakan bahwa pihak Jepang telah mengirimkan pesan dan pihaknya akan mempertimbangkan persoalan untuk kemungkinan dibukanya bidang hukum untuk suatu kepentingan yang positif. Namun terkait hal itu, juga akan dipertimbangkan apakah kerjasama dua negara dapat memberikan peningkatan nilai lebih dari para pengacara di India pada kancah global, dan sudah semestinya terjadi timbal balik yang menguntungkan diantara pengacara dan firma hukum. Bahkan pihak Kementerian Perdagangan di India turut mempertegas bahwa bidang hukum terbuka bagi firma hukum asing untuk praktik di India.

Sementara itu menurut Manan Kamar Mishra yang merupakan juru bicara dari BCI mengatakan bahwa pihak Kementerian Hukum telah menunjukkan surat dari pemerintah Jepang dimana mereka telah bersiap untuk mengundang dan memperbolehkan para pengacara dan firma hukum dari India untuk melakukan praktik hukum di Jepang. Untuk saat ini pihak BCI masih mempelajari proposal kerjasama tersebut.

Mishra dan Gowda juga berbicara mengenai kemungkinan dibukanya bidang hukum untuk praktik firma hukum asing. Mishra juga menerangkan bahwa pihak Kementerian telah menanyakan tentang aturan “factum of reciprocity” di Undang Undang Advokat. Hal ini berarti kami harus mengkaji tentang hubungan timbal balik kerjasama, dimana jika suatu negara memperbolehkan pengacara dan firma hukum dari India untuk praktik di negaranya, maka hal yang sebaliknya juga berlaku untuk negara yang diajak bekerjasama.

BCI juga telah mengadakan pembicaraan dengan American Bar dan the Law Society of England dan juga telah menandatangani memorandum of understanding dengan pihak Australia untuk terbukanya kerjasama di bidang hukum. “Rombongan delegasi dari BCI akan menuju ke Australia pada April-Mei tahun ini, delegasi ini akan dipimpin oleh Menteri Hukum atau yang mewakilinya” kata Mishra.

Pihak BCI juga masih akan memetakan mengenai hubungan timbal balik ini, setelah mengkaji situasi para pengacara di setiap negara. Misalnya, jika suatu negara memberikan hambatan seperti melakukan tes yang sulit untuk diselesaikan, maka kami juga akan melakukan hal tersebut kepada pengacara dari negara mereka untuk dapat berpraktik di sini. Sebelumnya BCI juga telah memberikan nasihat kepada Kementerian hukum tentang dibukanya bidang hukum kepada firma hukum asing namun sebaiknya terbatas pada “hal tertentu”

Pemerintah mungkin mengalami beberapa tekanan untuk membuka bidang hukum, namun kami adalah lembaga yang independen. Tanggung jawab praktik hukum di india terletak pada bahu BCI, kata Mishra lebih lanjut.

Pendapat lain yang juga mengemuka adalah, jika firma hukum asing diperbolehkan membuka kantor di India, maka mereka juga harus mempekerjakan pengacara lokal untuk praktik di pengadilan. Sementara itu, terkait permasalahan pengacara asing, BCI juga telah mengajukan banding kepada Mahkamah Agung untuk melawan putusan Pengadilan Tinggi Madras terkait beberapa konsesi seperti memperbolehkan pengacara asing melakukan praktik hukum seperti memberikan nasihat hukum untuk klien mereka di India dengan cara “fly-in and fly-out”.

Perkembangan saat ini, pihak BCI masih belum merubah pendiriannya yang disampaikan ke Mahkamah Agung, “jika situasi tidak berubah, kami tidak akan merubah pendirian kami” kata Mishra. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat bekerjasama, mungkin suatu saat nanti tuan Takur akan dibela oleh Musashi.