[Amerika Serikat] Rekomendasi Pembaharuan Sistem Pendidikan Hukum

Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang berbeda beda, kalaupun terdapat persamaan, ditekankan kepada proses pembelajaran dan pemahaman untuk mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan. Proses pembelajaran diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam penguasaan suatu bidang tertentu.

Pendidikan hukum yang di selenggarakan di Amerika Serikat saat ini nampaknya sedang mengalami kesulitan sejak meningkatnya pinjaman mahasiswa untuk pembayaran biaya kuliah dan juga penurunan minat pendaftaran ke fakultas hukum. Akhirnya sebuah tim kerja dibentuk oleh American Bar Association yang membuat laporan dan menyuarakan perubahan terhadap pendidikan hukum, termasuk juga melatih individu yang tidak mempunyai gelar akademik dari fakultas hukum untuk dapat membantu menyediakan jasa layanan hukum. Kemudian juga membuka kesempatan untuk menjadi pengacara bagi orang yang pernah menempuh kuliah di fakultas hukum namun tidak dapat menyelesaikannya atau dengan kata lain tidak lulus.

Presiden Barack Obama juga pernah menganjurkan agar fakultas hukum membatasi masa pendidikan di kelasnya hanya 2 tahun saja, kemudian setelah itu pada tahun ke 3, mahasiswa melakukan kerja praktik atau magang di firma hukum. Namun hal itu tidak mengurangi aturan bahwa mahasiswa fakultas hukum harus memenuhi 45 ribu menit di kelas untuk dapat lulus.

Menurut berita yang dilansir new york times (20/9/2013), dalam laporan tersebut dituliskan, “sistem pendidikan menghadapi kesulitan karena rendahnya biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa, meningkatnya jumlah pinjaman mahasiswa untuk menempuh kuliah, turunnya minat pendaftaran ke fakultas hukum, dan kemudian prediksi mengenai tersedianya lapangan kerja untuk lulusan fakultas hukum”. Hal ini menghasilkan tekanan secara ekonomi kepada fakultas hukum, buruknya karir dan prospek ekonomi dari sekian banyak lulusan fakultas hukum dan kurangnya tingkat kepercayaan publik kepada sistem pendidikan hukum.

Laporan yang dirilis itu masih berupa draft, dan akan dibagikan untuk mendapatkan pendapat dari responden, kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan pembahasan pada pertemuan asosiasi advokat pada 2014. Jika saran saran itu diterima maka akan menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi perubahan sistem pendidikan, namun hal itu tidak mengikat di antara fakultas hukum dan organisasi profesi advokat.

Randall T Shepard, mantan hakim di Indiana yang juga pernah menjabat sebagai ketua tim kerja mengatakan bahwa hal yang paling kontroversial yaitu pihak yang menghadapi bagaimana membiayai pendidikan hukum dan dengan standar akreditasi yang layak.

Laporan itu juga mengkritisi perlakuan dari kebanyakan fakultas hukum yang hanya menyediakan sedikit bantuan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Karena menyediakan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi sebagai bagian untuk menaikkan peringkat dari fakultas hukum.

“Hal yang sangat melelahkan untuk mendiskusikan mengenai apakah isi di dalam laporan itu mendeskripsikan situasi yang sebenarnya”, kata Shepard. Dia menambahakan bahwa isu yang lainnya yaitu mengenai ketidaksetujuan yang ada di dalam daftar materi proses standarisasi akreditasi, apakah akan dimunculkan atau dihapuskan.

Diantara materi yang ada di daftar itu adalah mengenai standarisasi terkait nilai kredit untuk dapat bekerja yang tercantum pada matrikulasi fakultas hukum, pendidikan jarak jauh, rasio jumlah mahasiswa – fakultas, proporsi kursus yang diajarkan secara penuh di fakultas, serta tersedianya fasilitas fisik dan hal lainnya.

Ide keseluruhannya, menurut James B. Kobak Jr, seorang pengacara New York yang tergabung pada tim kerja, adalah untuk membebaskan fakultas hukum untuk menjadi lebih inovatif dan berupaya lepas untuk dapat menjadi sesuatu namun dapat memenuhi semuanya.

Namun Leo P. Martinez, anggota tim kerja yang juga selaku Presiden dari Asosiasi Fakultas Hukum Amerika Serikat, mengatakan bahwa meskipun dia sudah secara umum memberikan ide dan harapannya di antara heterogennya fakultas hukum, dia berpendapat standar fakultas hukum sudah pasti memenuhi “ambang batas kualitas minimum”.

Laporan yang disarikan dari bermacam jenis sekolah hukum di Amerika Setikat, yang mempunyai banyak diferensiasi dan eksperimentasi, juga merekomendasikan untuk membuat standar nasional terkait izin untuk beracara di persidangan.

Shepard mengatakan bahwa terdapat sedikit kontroversi terkait penggunaan praktisi hukum yang bukan pengacara, sebagiannya karena anggota tim kerja sangat terkesan dengan pengalaman negara bagian Washington DC saat mengetahui terbatasnya jumlah praktisi hukum, yang kemudian melatih dan memberikan izin untuk menangani perkara perdata tertentu. Program tersebut telah sukses hingga membuat para praktisi memperluas penanganan perkaranya ke hubungan domestik, suatu area yang banyak masyarakat saat hadir di persidangan tidak didampingi atau diwakili oleh praktisi hukum.