[Hongkong] Terjadi Lagi, Elit Pengacara di Hongkong Menolak Intervensi Tiongkok

Para elit pengacara di Hongkong kembali menyuarakan penolakan mereka terhadap intervensi yang dilakukan pemerintah Tiongkok terkait pelarangan kontroversial terhadap anggota parlemen pada dua bulan lalu.

Sesudah diambil alih oleh Tiongkok pada 1997 dari Inggris, pihak Tiongkok menerbitkan aturan yang melarang dua anggota parlemen di Hongkong untuk diangkat dan disumpah.

Baggio Leung dan Yau Wai-Ching yang didiskualifikasi setelah mereka memasang spanduk bertuliskan “Hongkong bukanlah Tiongkok” dalam upacara penyumpahan bulan oktober lalu. Akibat aksi mereka ini, pengangkatan mereka disambut dengan interfensi pemerintah Tiongkok untuk membatalkan penyumpahan keduanya.

“Apa yang dilakukan pemerintah Tiongkok sungguh tidak layak dan secara politik tidak perlu, karena hal itu menyalahi penegakan hukum” Demikian menurut Winnie Tan dari Asosiasi Pengacara di Hongkong dalam suatu upacara permulaan dari the legal year.

Sementara Ketua Mahkamah Agung Hongkong, Geoffrey Ma berpendapat bahwa hal itu dapat saja mengganggu upaya penegakan hukum dan menurutnya sesuatu yang sulit terkait kepentingan.

“Hal yang penting adalah pengadilan dan hakim berwenang dalam fungsi konstitusionalnya sesuai asas hukum dimana pengadilan adalah independen” demikian menurut Ma dalam pernyataannya kepada reuters.com.

Meskipun menghadapi protes dan penolakan dari para pengacara terkait intervensi Tiongkok, namun menurutnya Hongkong masih tetap indenpenden dalam ruang lingkup peradilan.

Penyerahan Hongkong kepada Tiongkok pada 1997 diikuti dengan kesepakatan bahwa akan terjadi satu negara dua sistem termasuk juga sistem peradilannya.

Menurut Alan Leong, pengacara pro demokrasi, komunitas penegak hukum di Hongkong bereaksi karena Pemerintah Tiongkok juga berusaha untuk mengintervensi sistem hukum di Hongkong. Hal ini semakin menguatkan bagaimana pemerintah Tiongkok berusaha menggunakan kekuatannya untuk menerjemahkan aturan hukum dasar.