[Inggris] Rencana Revisi UU Anti Pencucian Uang

Sungguh suata masa penantian yang lama terkait perubahan UU anti pencucian uang di Inggris. Hal ini karena Penundaan yang berkaitan dengan keputusan Inggris untuk menyesuaikannya dengan standar internasional. Namun sudah disusun suatu perencanaan matang untuk memperkuat kelemahan dari UU anti pencucian uang di Inggris, yaitu pada sektor pendanaan terorisme, dimana hal ini telah dijanjikan pada pemilihan Mei lalu sebagai bagian dari kampanye namun belum terlaksana. Pemerintah Inggris berencana akan mengkaji ulang UU ini sebelum akhir tahun ini dengan suatu action plan yang akan dijalankan setelah diselesaikannya action plan tersebut.

Ini juga berkaitan dengan The Financial Action Task Force (FATF), suatu lembaga internasional yang bermarkas di Paris yang menyusun standar internasional untuk pencegahan pencucian uang, yang diharapkan menerbitkan pengkajian ulangnya terhadap standar di Inggris, setidaknya pada 2016.

Meskipun UU anti pencucian uang telah mencakup semua aspek kejahatan dan tidak hanya korupsi, namun pengaturan terkait pendanaan untuk keperluan politik atau disebut politically exposed person (PEPs) dimana suatu area yang aspek hukumnya dapat lebih diperketat. Sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli, dimana menurut mereka PEPs lebih dekat dengan risiko penyuapan.

Saat ini, jika transaksi yang dicurigai dilaporkan oleh bank kepada National Crime Agency (NCA), maka NCA dapat membekukan dana untuk masa 31 hari sambil tetap dilakukan investigasi terkait dana yang berkaitan dengan PEPs. “Secara realistis, memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga bulan jika berkaitan perkara korupsi internasional, anda memerlukan waktu untuk memperoleh informasi dari luar negeri” kata Jonathan Fisher QC, seorang pengacara yang berpengalaman pada bidang kejahatan keuangan. “Suatu kelompok berkuasa mungkin akan berpikir ulang untuk memarkir dananya di Inggris, mengingat ada potensi dananya akan dibekukan lebih dari tiga bulan”, katanya lebih lanjut kepada ft.com.

Pihak Uni Eropa juga sudah mengatur persyaratan minimum terkait pencucian uang terhadap negara negara anggotanya, termasuk Inggris. Di Brussels juga sudah menerapkan aturan hukumnya sesuai dengan koridor FATF, yang telah dibuat oleh negara negara G7. FATF sekarang mempunyai 36 negara anggota, dimana didominasi oleh negara negara berkembang.

Sementara di Amerika Serikat yang sudah menggunakan aturan hukum pencucian uang sejak lama untuk mengejar kejahatan yang melibatkan pendanaan terorisme, organisasi kejahatan, perdagangan narkotika atau kejahatan kerah putih, dapat dilihat dari sepak terjangnya melawan gangster seperti Al Capone pada 1920 an yang melakukan pengelabuan pajak, maka pencucian uang dapat dipergunakan oleh penegak hukum jika kejahatan biasa yang sifatnya umum sangat sulit dibuktikan.

Terkait pengkajian ulang dari FATF, Inggris merasa sensitif dengan kritik yang dilakukan oleh lembaga itu, hal ini karena buruknya rekam jejak dalam mengejar perkara korupsi sebagai suatu katalis terkait Bribery Act di Inggris. Ini karena aturan hukumnya telah memberilkan kewenangan bahwa jaksa dapat mengusut korupsi dimanapun tempat kejahatannya di dunia.

Berbeda halnya di Amerika Serikat, jaksa mempunyai keuntungan dengan menggunanakan aturan yang sangat kuat untuk menuntut kejahatan pencucian uang, mereka mempunyai spektrum yang luas terkait aktivitas kejahatan biasa, Kata Ellen Zimiles, yang memimpin Navigant Consulting dalam praktik investigasi dan saat ini juga tengah memonitor Standard Chartered. Seperti diketahui Standard Chartered saat ini telah dijatuhi denda oleh pengambil kebijakan di AS karena melanggar sanksi dan pelaporan transaksi.

Juga terkait perkara yang melibatkan pejabat fifa dalam suatu perkara yang disebut sebagai korupsi “perjudian” Departmen Kehakiman AS telah memberikan dakwaan dalam waktu 48 ham terkait pejabat Fifa, sedangkan pihak bank termasuk HSBC dan StanChart juga telah disebutkan dalam dakwaan tersebut.

Bank tersebut dimana keduanya telah menunjukkan sikap berseberangan dengan Departemen Kehakiman AS di masa lalu, saat ini menempuh langkah berdiskusi dengan pihak UK Financial Conduct Authority terkait upaya memperlihatkan kelemahan dalam kontrol pencucian uang, hal ini mengacu kepada pernyataan tertulis yang dibuat oleh Harriett Baldwin, pejabat bidang ekonomi untuk treasury.

Sedangkan FCA juga tengah membedah permasalahan terkait pencucian uang dan kejahatan keuangan oleh firma keuangan. Maka terkait rezim baru penjatuhan denda berarti pihak FCA dapat memberikan penalti yang lebih besar jika standar tersebut diperlukan.