[Inggris] Uni Eropa Bersatu Menerapkan Peradilan Paten
Aturan hukum memperbolehkan Uni Eropa memfokuskan penyatuan pemeriksaan peradilan paten untuk membuka cabang di Inggris, juga diikuti langkahnya di Skotlandia, meskipun saat ini sedang diselimuti ketidakpastian diseluruh sistemnya.
Instrumen undang undang memberikan keabsahan secara hukum di Inggris yang kemudian diikuti Skotlandia di parlemennya pada 31 Agustus. Sebelumnya, pada 26 Juni lalu, instrument undang undang yang sama perihal Unified Patent Court (UPC) telah ditetapkan parlemen Inggris di Westminster.
Kemudian pada Juli, instrumen undang undang ini telah dibahas di House of Commons (Majelis Rendah) namun kemudian dicabut dari agenda. Menurut juru bicara kantor hak kekayaan intelektual, mestinya hal ini menjadi topik bahasan yang penting untuk dibahas di parlemen. Lebih lanjut, juru bicara kantor hak kekayaan intelektual tidak memberikan keterangan pasti tentang kelanjutan agenda pembahasan untuk dijadwalkan ulang.
Lawgazette.co.uk, mengabarkan pada (06/09/2017), bahwa penyatuan peradilan paten juga masih menunggu persetujuan resmi dari pemerintahan Jerman sebelum dapat diberlakukan. Tugas komite yang direncanakan melakukan kerjanya sesuai putusan pengadilan akan dimulai pada Desember tahun ini diperkirakan tidak dapat dilakukan.
Laman Scotsman.com memuat pernyataan David Moreland, pengacara paten dari kantor Marks & Clerk. Menurut David penyatuan paten harus dipaksa dengan penyatuan peradilan paten. Singkatnya, hal ini akan memangkas banyak prosedur dan biaya dengan membolehkan perusahaan untuk mendapatkan paten tunggal di seluruh Eropa daripada mendaftarkan paten secara multiple melalui banyak yurisdiksi yang berbeda.
Penyatuan peradilan paten saat ini hanya diberlakukan di negara negara Uni Eropa meskipun demikian negara negara seperti Kroasia, Polandia dan Spanyol tidak mengikuti skema tersebut. Pengadilan akan memeriksa sengketa terkait penyatuan paten yang berlaku di semua negara Uni Eropa. Untuk kantor operasional yang berada di London bermarkas di Aldgate Tower, selain itu juga terdapat di Perancis dan Jerman.
Hal ini akan mengacu kepada permasalahan tertentu yang secara spesifik diatur sesuai dengan hukum Uni Eropa berkaitan dengan proses pemeriksaan peradilan di negara Uni Eropa. Tentu saja ini berhubungan dengan hukum Uni Eropa dan keputusan pemerintah untuk memberikan tekanan terhadap proses ratifikasi meskipun Inggris telah keluar dari Uni Eropa.
Dalam laman lexology.com, Fiona Nicholson dari kantor Bristow LLP menuliskan bahwa draft undang undang yang disebut sebagai The International Organisations –Immunities and Privileges- Scotland Amendment No.2 Order 2017 telah ditetapkan oleh parlemen Skotlandia. Aturan ini akan mengganti aturan tentang International Organisations (immunities and privileges tahun 2009 yang memberi penyerahan tertentu tentang hak istimewa dan kebebasan dalam penyatuan peradilan paten termasuk hakim, prosedur pendaftaran dan staffnya.
Sedangkan draft undang undang lainnya tentang penyatuan peradilan paten tahun 2017 sudah ditetapkan oleh Parlemen Inggris dan menunggu pembahasan di Majelis Rendah. Kedua rancangan undang undang tersebut secara bersama akan memberikan efek terhadap protokol untuk hak istimewa dan kebebasan untuk penyatuan peradilan paten sehingga akan mewajibkan Inggris untuk meratifikasi protokol ini dan juga UPC Agreement.
Pihak kantor hak kekayaan intelektual menyatakan bahwa peradilan tersebut bukanlah suatu bentuk “institusi Uni Eropa” namun lebih mengacu kepada suatu bentuk peradilan yang bersifat internasional terhadap suatu perjanjian internasional.
Juru bicara kantor hak kekayaan intelektual mengatakan bahwa Skotlandia akan memerlukan waktu 54 hari untuk memperosesnya, dimana hal itu diperlukan untuk pembahasan di Komite Peradilan. Legislasi kedua akan ditetapkan selama masa reses di Holyrood, yang berbeda pembahasannya dari Westminster. Namun proses penelitian dan pembahasan tidak akan dimulai hingga parlemen mulai aktif kembali yaitu pada 4 September 2017.