Kamboja Akan Menerbitkan Peraturan Tentang Kontrol Sewa Hunian

Perdana Menteri Hun Sen dan pemimpin oposisi Sam Rainsy mengatakan bahwa mereka sedang bekerjasama untuk merumuskan aturan hukum yang akan membatasi kewenangan pemilik hunian untuk menaikkan harga sewanya dari satu periode kontrak ke periode berikutnya. Berbicara di hadapan lebih dari 4000 lulusan Perguruan Tinggi di Pulau Koh Pich, Hun Sen juga mengatakan kerjasama diantara mereka ditujukan untuk mengatasi masalah pekerja yang merasa dipusingkan dengan sewa hunian.

Nilai sewa hunian menjadi hal yang cukup memusingkan bagi kalangan pekerja yang bekerja di Phnom Penh. Meskipun kenaikan upah para pekerja sudah disesuaikan hingga 3 kalinya sejak tahun 2013 namun tetap saja mereka merasa diburu dengan kenaikan harga sewa hunian.

“Kami akan membuat aturan hukum yang akan melindungi kedua belah pihak”, kata Hun Sen yang dilansir cambodiadaily.com pada (11/02/2015) seraya menambahkan bahwa pasaran sewa hunian saat ini tidak semestinya mengganggu hubungan pemilik hunian dan penyewa.

“Pemilik hunian telah menaikkan harga sewa secara sewenang wenang, meskipun memang mereka tidak mempermasalahkan jumlah orang yang menghuni satu rumah secara bersama-sama. Namun saat mereka mengetahui bahwa kalangan pekerja mengalami kenaikan gaji maka dengan segera mereka akan menaikkan harga sewa” tegas Hun Sen.

Isu lainnya adalah kecenderungan pekerja untuk selalu berpindah saat mengetahui ada harga sewa hunian yang lebih murah, maka akibatnya pemilik hunian merasakan tingkat okupasi hunian menjadi rendah dan bahkan kosong.

Hun Sen juga mengatakan dia dan pihak oposisi akan membentuk kelompok kerja untuk mulai merumuskan aturan hukumnya, namun sebelum aturan tersebut diberlakukan, Hun Sen berharap agar pemilik hunian tidak menaikkan harga sewa sehingga pekerja dapat menyimpan uang mereka untuk tabungan.

Sementara dari pihak Sam Rainsy mengatakan bahwa aturan hukum tentang kontrol sewa harus diberlakukan, bahkan di negara yang paling liberal sekalipun. Dia juga berharap bahwa aturan hukum itu nantinya akan mengatur tentang sewa jangka panjang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, baik penyewa dan pemilik hunian.

Lebih lanjut Rainsy mengatakan bahwa ini adalah kerjasama yang diprakarsai kedua pihak untuk merumuskan aturan hukum terkait sewa menyewa hunian, karena kami ingin hal ini menjadi jelas, transparan dan berdasarkan prinsip keseimbangan. “Kami tidak ingin pemilik hunian memberlakukan harga sewa sesuka hatinya” tegas Rainsy.

Bahkan menurut Rainsy, di banyak negara sebagai bahan perbandingannya, pemilik hunian hanya dapat menaikkan harga sewa sesuai nilai inflasi, dan tidak dapat menaikkan harga sewa sesuka hatinya. Maka dalam aturan hukum yang hendak dirumuskan ini, akan diatur tentang nilai kenaikan tetap dari satu periode ke periode lainnya, dan dalam periode tersebut, pemilik hunian hanya diperbolehkan untuk menaikkan harga sewa sesuai proporsi tertentu.

Nilai proporsi ini akan menggambarkan tingkat inflasi atau dengan kata lain sebagai ukuran kondisi ekonomi dan mengindikasikan kemampuan daya beli. Jika pemilik hunian menaikkan harga sewa tidak sesuai aturan hukum maka penyewa dapat mengajukan tuntutan keberatan dan pengadilan akan memberikan sanksi kepada pemilik hunian.

Nilai yang hendak diterapkan di Kamboja untuk harga sewa hunian berkisar mulai dari 30 dolar AS dan 40 dolar AS untuk sewa kamar dan 1000 dolar AS untuk sewa vila. Pada prinsipnya aturan hukum itu harus dapat melindungi semua jenis bentuk kegiatan menginap, dan untuk menghindari penerapan strategi standar ganda. Hal yang sama akan diterapkan untuk semua jenis persewaan. Namun dia menampik kemungkinan bahwa kontrol harga akan mengurangi persediaan rumah untuk disewakan. Keinginan pemerintah ini semata mata untuk mencegah penyalahgunaan.

Sementara itu dari pihak pekerja mendukung upaya pemerintah dan enggan untuk berkomentar bahwa yang dilakukan pemerintah hanya upaya politis saja. “Yang kami inginkan adalah pemerintah memperhatikan kepentingan para pekerja, itu yang kami inginkan”, kata Ath Thom seorang pemimpin serikat pekerja di Kamboja.