PM Tiongkok Akan Menerbitkan Kebijakan Untuk Mendukung Startup Bisnis

“Sang naga” terus menari di pusaran globalisasi, upaya pemerintah Tiongkok terhadap kemajuan dan perkembangan negara terus dilakukan. Kali ini bidang startup bisnis yang hangat dibicarakan. Hal ini sebagaimana, ditegaskan Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang yang akan menerbitkan kebijakan untuk memfasilitasi startup bisnis di Tiongkok. Karena diharapkan dapat memicu untuk membangkitkan inovasi dan menepis kekhawatiran para lulusan perguruan tinggi terhadap pasar tenaga kerja.

Sebagaimana diberitakan chinadaily pada (20/1/2014), Perdana Menteri Li mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok akan mendukung pengusaha dari kalangan mahasiswa yang menghadapi kesulitan saat mencari pekerjaan, Li juga mengatakan bahwa ketekunan mereka dalam membangun bisnis akan menuntunnya kepada kesempatan untuk meraih kesuksesan yang lebih baik.

Li mengatakan hal itu pada forum yang digelar Jumat lalu (17/1/2014), saat pemerintah memperhatikan pendapat dan menerima laporan para perwakilan dari berbagai bidang, yaitu bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, medis dan olahraga sebagaimana juga kalangan pekerja migran dan pemilik bisnis usia muda.

Hampir 7,3 juta lulusan universitas di Tiongkok memasuki pasar tenaga kerja pada Juni 2014, belum termasuk pencari kerja lulusan universitas luar negeri yang kembali ke negara asalnya. Jumlah ini naik 280 ribu dari jumlah 2013 lalu, dimana pada saat ini oleh para analis dipandang sebagai tahun yang sulit untuk menemukan pekerjaan, karena lesunya keadaan ekonomi.

Setelah mendengar pendapat dari Han Lei, seorang mahasiswa dan pengusaha dalam bidang pembuatan film yang mempunyai workshop di Beijing. Li mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok akan memformulasikan program untuk mendukung startup bisnis yang dilakukan oleh para lulusan perguruan tinggi. Han juga mengatakan kepada Li, bahwa masih terasa sulit baginya untuk memperoleh pembebasan pajak dan mendapat dukungan pemerintah untuk hal lain.

“Terkadang prosedur yang ada terlalu menyulitkan bagi masyarakat umum yang hanya mengetahui sedikit tentang suatu hal, mungkin terkadang terdapat suatu hal yang bahkan kami sendiri tidak mengetahui bahwa hal tersebut didesain untuk kemanfaatan dan berguna bagi pengusaha” kata Han. “Nampaknya diperlukan komunikasi yang lebih baik antara pengusaha dan aparat pemerintahan” kata Han lebih lanjut.

Namun, Lyu Xuejing berbeda pendapatnya, Lyu yang merupakan ahli ilmu sosial pada Capital University of Economic and Business, memperingatkan bahwa meskipun terdapat contoh sukses di startup bisnis, namun memulai suatu startup bisnis bukan menjadi suatu penyelesaian terbaik untuk mahasiswa yang tidak siap dengan bermacam permasalahannya.

“Mahasiswa yang memutuskan untuk memulai suatu bisnis sebaiknya cukup mempunyai pengetahuan mengenai bisnis yang dilakukannya, kemampuan yang lebih pada saat menjalankan bisnisnya serta ide dan modal yang memadai untuk melakukan bisnis” kata Lyu.

“hanya sedikit lulusan perguruan tinggi yang cakap untuk memulai bisnis mereka sendiri, pemerintah harus mempercepat restrukturisasi ekonomi untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang sesuai bagi lulusan perguruan tinggi” kata Lyu lebih lanjut.

Meskipun isi dari laporan itu tidak akan diterbitkan sampai dengan Kongres Nasional Rakyat pada Maret nanti, namun menurut Li, bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan olahraga akan diberikan perhatian lebih di laporan pada saat kongres nanti daripada tahun sebelumnya.

“Tujuan dari perkembangan negara adalah untuk melayani kepentingan rakyat secara fisik dan non fisik. Tanpa kemajuan bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan olahraga, kami tidak dapat mengembangkannya secara koprehensif dan ini dapat menjadi hal yang tidak berkelanjutan” kata Li.

Ketika ditanya saat menanggapi respon petani dari Provinsi Hunan dan pekerja migran dari Provinsi Jiangsu, Li mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian untuk menyelesaikan permasalahan dan kesulitan mereka, dan hal itu akan diulas oleh pejabat dan penguasa yang berwenang.