Regulasi Startup di India, 2016 Masih Tidak Pasti

Siapa tidak tertarik dengan goyang atau geol ala India, namun tidak demikian dengan startup di India yang sedang goyang karena landasan hukum yang masih dalam perencanaan. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan banyak pelaku startup di India yang menunggu dengan harap harap cemas di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Padahal mereka sudah menantikan paket regulasi yang dikabarkan akan berubah pada 2016.

Kecemasan itu nampak dari pernyataan Hrishikesh Datar, CEO Vakilsearch dia menjelaskan tentang pendapatnya dan spekulasinya terhadap regulasi yang masih direncanakan untuk startup di India pada 2016 ini. Kesulitan itu adalah untuk memilih bisnis yang sesuai, kemudian mendirikannya dan nampaknya setiap pelaku bisnis menghadapi peliknya permasalahan tersebut. Hal ini memegang peranan penting karena berhubungan dengan urusan viabiliti, visibility, profitabiliti dan sustainabiliti dari pihak pemodal ventura.

Setiap bentuk bisnis diatur dalam seperangkat aturan hukum tertentu, maka dari itu pelaku bisnis harus memahami dengan baik semua legal frameworks yang berkaitan. Jika hal itu diabaikan maka bersiaplah untuk membayar denda atau terkena sanksi buruk terhadap citra perusahaan. Pemerintah India memang menerapkan banyak aturan terkait bisnis kepada para pendirinya sehingga cukup memusingkan bagi para pendirinya.

Rencananya 2016 adalah tahun dimana regulasi dan persyaratan dipermudah oleh pemerintah, sehingga hal ini akan membuat India menempatkan dirinya sebagai negara yang mudah untuk urusan bisnis. Sementara itu urusan hak kekayaan intelektual dan Non-Disclosure Agreement (NDA) untuk pelaku startup juga menjadi urusan yang penting untuk diperhatikan.

Sebagaimana dilaporkan oleh laman moneycontrol.com, suatu kesalahan besar terjadi karena ketidakmengertian tentang pembatasan yang muncul dalam hukum hak kekayaan intelektual, maka dari itu tidak memperoleh perlindungan secara hukum. Sebagai contoh, banyak pengusaha yang berpikir bahwa melindungi hak kekayaan intelektual mereka, akan melindungi ide mereka dipergunakan oleh kompetitor.

Namun pada kenyataannya hukum hak kekayaan intelektual hanya melindungi ide yang telah didaftarkan semata. Maka jika seseorang mengunjungi suatu laman, lalu menirunya dan mengembangkan bisnis model yang ada tanpa adanya suatu Non-Disclosure Agreement, maka pihak lain itu tidak serta merta melanggar hukum jika mereka memproduksi hal yang sama dengan bisnis model yang sama dengan kompetitornya.

Harapan pelaku startup pada 2016 ini, pemerintah akan memudahkan untuk urusan perjanjian dan hukum terkait merek, hak cipta, paten dan lainnya. Dengan tambahan bahwa hukum yang terbaru nantinya akan mempermudah regulasi dalam urusan startup untuk memperoleh pendanaan.

Sebagian orang berpendapat bahwa membangun perusahaan dan berusaha untuk memperoleh profitabiliti, namun kemudian aturan dan tanggungjawab secara hukum menjadi tidak jelas. Karena startup adalah dimana reputasi yang dibangun yaitu selama 24/7 – dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu dalam menerima panggilan kerja. Maka dari itu menjadi suatu hal yang penting untuk menempatkan dengan jelas perihal kedudukan co-founder, untuk memudahkan urusan sengketa. Pada 2015, telah muncul permasalahan yang dihadapi oleh housing.com dimana Rahul Yadav bersengketa dengan co-foundernya.

Perencanaan di 2016 juga berkaitan dengan permintaan keringanan pajak yang diberikan kepada startup untuk membantu skalabilitas bisnisnya dan juga untuk mempermudah memungut pajak kepada startup. Petunjuk tentang pola perpajakan sangat penting untuk mengorganisasi mengenai organisasi perusahaan dan perencanaan tentang perpajakan mereka.

Tentu hal ini akan membantu founders untuk melakukan hal yang benar saat pertama kalinya dan juga membantu menghemat waktu dan uang di masa mendatang jika muncul salah perhitungan atau permasalahan. Satu hal yang juga penting terkait startup adalah aspek pendanaan dan implikasinya.

Sebagai contoh, pembayaran bunga atas pinjaman termasuk dalam deduktibel pajak, meskipun jika teman atau kerabat meminjamkan uang kepada seorang pengusaha untuk mendirikan bisnis barunya, pihak yang meminjamkan itu akan terkena kewajiban pajak penghasilan jika mereka menerima segala pembayaran tentang bunga. Perencanaan pajak startup juga diperlukan saat mereka berhubungan dengan para investor, meskipun startup berkualifikasi memperoleh keringanan pajak atau saat mereka kemudian menjual sebagian bisnis mereka.

Hal yang berkaitan dengan karyawan juga perlu menjadi perhatian, karena startup terkadang salah mengklasifikasikan pegawainya. Beberapa startup mengklasifikasikannya sebagai kontraktor independen untuk menghemat uang dan tentu saja pembayaran pajak. Maka jika suatu entitas bisnis membayar seorang pegawai sebagai kontraktor untuk bermacam pendapatan dan pemerintah melihatnya sebagai pekerja full time, maka entitas bisnis itu berpotensi untuk dikenakan sanksi denda terkait kesalahan pembayaran pajak.

Ini tentu saja menjadi suatu permasalahan saat kontraktor meninggalkan pekerjaan mereka dan pemerintah tidak mencatat pekerjaan mereka sebelumnya. Meskipun terkadang hal ini dapat dikesampingkan terkait pembayaran pajak, namun hal ini tidak sebanding dengan risikonya saat sudah menjadi bentuk perusahaan, maka pemerintah masih dapat menyita aset personal seorang pengusaha jika mereka lalai untuk membayar pajak.

Rencana 2016 juga berkaitan dengan kemungkinan tentang adanya peningkatan pemotongan pajak untuk ongkos pengeluaran startup jika berkaitan dengan pelatihan yang disediakan untuk para karyawannya. Dikecualikan juga pembayran service tax untuk masa tiga tahun pertama terkait dengan perlambatan pemasukan keuangan dan keuntungan pajak untuk serial entrepreneurs yang menjual satu startupnya kepada pihak lain, selama mereka masih membuka banyak lapangan kesempatan kerja.