Veto Presiden Bulgaria Terhadap Undang Undang Privatisasi

Presiden Bulgaria, Rumen Radev, melakukan veto terhadap amandemen undang undang privatisasi yang dinilai kontroversial dan mengkritik hal itu akan menyebabkan Bulgaria kehilangan pendapatan negara.

Perubahan undang undang yang telah disetujui oleh parlemen, didominasi oleh partai sayap kanan GERB memangkas periode waktu menjadi lima tahun. Dimana pembeli harus memenuhi kewajiban tertentu sesuai dengan perjanjian privatisasi.

Rumen Radev yang memenangkan pemilihan kursi Presiden Bulgaria pada November 2016 dari dukungan independen mengatakan kalau perubahan itu tidak menunjukkan dukungan negara dan rakyat Bulgaria, sebagaimana dikabarkan channelnewsasia.com pada (24/07/2018).

Menurut Radev, waktu yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban seharusnya ditentukan oleh jenis bisnis yang diprivatisasi, dan bukan hanya sekedar ketentuan hukum yang memberikan keuntungan kepada pembeli. Hukum seharusnya memberikan waktu untuk mengkaji ulang terhadap perjanjian privatisasi yang merugikan negara dan masyarakat.

Tindakan Radev kemudian diikuti oleh serangkaian protes yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan undang undang itu. Namun parlemen mudah saja menolak veto dari Radev dengan setidaknya memperoleh 121 suara dari 240 kursi yang tersedia.

Di lain sisi, Perdana Menteri Boyko Boriskov ingin menutup perasaan tidak senang public dengan berekasi cepat. Dia memerintahkan Partai GERB ntuk menyusun dan memasukkan kembali amendemen terbaru itu  yang akan menghilangkan kecurigaan terhadap pengaruh lobi.

Para analis dan politisi termasuk Deputi Perdana Menteri Valeri Simeonov melakukan kritik keras terhadap revisi yang dilakukan “para pelobi”, dengan mengatakan mereka akan memperbolehkan Navibulgar untuk mengindari pembayaran penalti senilai £ 26.4 juta terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi. Pada 2008, KG Maritime Shipping, anak perusahaan dari Kiril and Georgi Domuschinev bersaudara, mengakuisisi 70 persen saham dari Navibulgar.