[Ragam] Sosok Pemimpin Negara atau Pemerintahan Berlatar Pendidikan Bidang Hukum

Sarjana Hukum mempelajari setiap aspek hukum, mulai pembentukan hingga rupa perubahannya, salah satu aspek yang kerap bertalian adalah aspek politik, maka dinamika politik setidaknya bisa dipahami oleh Sarjana Hukum. Meskipun demikian, nampaknya hampir muskil bagi Sarjana Hukum untuk menguasai semua aspek cabang ilmu hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum terus mengalami perkembangan, hukum terus diproduksi oleh institusi, dimana dalam aras idealita dibahasakan sebagai upaya untuk memenuhi unsur keadilan serta menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagaimana kiprah Sarjana Hukum berperan dalam pembentukan sistem hukum, politik dan ketatanegaraan sehingga memberikan arah yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapa sajakah pemimpin negara atau pemerintahan yang berlatar pendidikan hukum hingga kiprahnya dikenal luas dan tercatat dalam sejarah peradaban, terlepas pada penilaian mengenai kontroversi sosok individu ataupun garis kebijakannya. Karena perbedaan sistem hukum antar negara, kebijakan politik luar negeri dan jaman saat pemimpin tersebut memerintah mempunyai konsekuensi masing masing pada sejarah negara, bangsa dan pemerintahan.

berikut disajikan lima pemimpin berpendidikan hukum pada lima negara yang berbeda.

sebagai catatan urutan dalam artikel ini tidak bermaksud sebagai pemeringkatan, hanya berdasarkan penomoran belaka.

1.     Abraham Lincoln

Presiden Amerika Serikat ke enam belas ini dilahirkan di Kentucky tanggal 12 Februari 1809, kisahnya pun sudah dihadirkan dalam film hollywood yang disutradarai oleh Steven Spielberg dengan aktor utama Daniel Day Lewis. Lincoln merupakan seorang pembelajar, dia menyukai membaca buku dengan bermacam tema. Bermacam profesi pernah dikerjakan Lincoln muda, pada tahun 1832 bergabung pada dinas militer dan turut pada perang Black Hawk, kemudian bekerja sebagai kepala kantor pos New Salem pada tahun 1833 sampai tahun 1836, posisi ini atas penunjukan dari Andrew Jackson. Pada masa itu dia juga menempuh pendidikan hukum hingga kemudian memperoleh izin untuk berpraktik di pengadilan pada tahun 1936. Kemudian dia menjadi anggota US Representative (majelis rendah) pada tahun 1847 sampai tahun 1842. Pada tahun 1854, dia terpilih menjadi anggota state legislature, yaitu badan pembentuk Undang Undang, namun dia mengundurkan diri untuk menjalankan tugas sebagai anggota US Senate (majelis tinggi).

Partai Republik menominasikan Lincoln bersama dengan Hannibal Hamlin sebagai pasangannya, dia menyerukan untuk mengakhiri perbudakan di semua wilayah Amerika. Sementara itu kubu Demokrat terpecah antara Stephen Douglas yang mewakili Partai Demokrat dan John Breckinridge dari Nasional Demokrat (wilayah selatan). Namun pada akhirnya, Lincoln memenangkan suara 40 persen, yaitu 180 suara dan 303 pemilih. Pada tahun 1864, Lincoln dinominasikan kembali oleh Partai Republik, berpasangan dengan Andrew Johnson sebagai Wakil Presiden. Pada pemilihan untuk periode jabatan yang kedua, Lincoln kembali terpilih menjadi Presiden, dan dia menyerukan untuk mengakhiri perang saudara di Amerika serta mengakhiri perbudakan di seluruh wilayah konfederasi berdasarkan amandemen ke 13 konstitusi Amerika. pada laman resmi whitehouse, yang menceritakan sekilas mengenai riwayat Lincoln menuliskan kisah menarik mengenai penghormatan Lincoln terhadap para pejuang yang gugur pada perang sipil tersebut, Lincoln tidak akan pernah membiarkan dunia melupakan bahwa perang sipil adalah permasalahan yang besar, dia memberikan pernyataan untuk sebagian besar pihak yang berdedikasi pada pemakaman militer di Gettysburg “bahwa kami di sini berketetapan bahwa yang gugur tidak selayaknya gugur dengan sia sia, bahwa Negara ini, disaksikan Tuhan, harus melahirkan kebebasan baru, dan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan lenyap dari muka bumi”.

Friksi dan pertikaian kerap terjadi pada tiap pemerintahan, terlebih pada masa itu sedang berkecamuk perang sipil antara pasukan union dengan pasukan konfederasi, sehingga mungkin saja ada pihak yang tidak menyukai dan memusuhi Lincoln. Peristiwa penembakan Lincoln terjadi pada tanggal 14 April 1865, sewaktu menghadiri pertunjukan di Ford’s Theater di Washington DC, Lincoln ditembak dengan senjata api oleh John Wilkes Booth,  kemudian Lincoln wafat pada tanggal 15 April 1865. Namun pada tanggal 26 April 1865, John Booth yang melarikan diri dan bersembunyi di Maryland, berhasil ditangkap dan ditembak, kemudian kelompok yang terlibat dalam konspirasi pembunuhan Presiden Abraham Lincoln dijatuhi hukuman, demikian catatan dari americanhistory.

2.     Sutan Syahrir

Republik Indonesia dalam sejarahnya juga mempunyai pemimpin yang berlatar belakang pendidikan hukum, dikarenakan sistem pemerintahan pada waktu itu adalah sistem parlementer, maka pemimpin ini menjabat sebagai Perdana Menteri. Waktu itu jabatan Presiden disandang oleh Sukarno, sedangkan Perdana Menteri dijabat oleh Sutan Syahrir. Sosok pejuang kemerdekaan bersama Sukarno dan Hatta ini lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat tanggal 5 Maret 1909. Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri dari tanggal 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947.

Syahrir lahir dari pasangan Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Deli dan Kepala Jaksa (landraad) di  Medan. Pada 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat.

Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesië. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928.

Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926, yaitu koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah.

Syahrir kemudian melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam . Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta  . Di awal tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan tidak mengendur lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan misi pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik.

Pengujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalamannya dalam dunia proletar ia praktekkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh, ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.

Pasca kekalahan perang dan menyerahnya Jepang pada perang Pasifik, Syahrir yang terus memantau berita Luar Negeri kemudian juga didukung oleh para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945 karena Jepang sudah menyerah. Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945.

Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah buatan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.

Karya yang ditulis Syahrir dengan judul “Perjuangan Kita” merupakan karya terbesar Syahrir, demikian menurut Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, “Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan”.

Pemikiran dan usahanya atas Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadikannya ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer pada bulan November 1945. Pada usia 36 tahun, mulailah Syahrir memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.

Perlakuan tidak menyenangkan sempat dialami oleh Syahrir, yaitu pada tanggal 26 Juni 1946 di Surakarta, Syahrir diculik oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan Pemerintah Belanda karena sangat merugikan perjuangan Bangsa Indonesia saat itu. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh atau merdeka seratus persen. Sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura.

Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946.

Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.

Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan.

Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir.

Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco Van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.

Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki.

Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.

Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia

Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita sakit. Setelah itu Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich Swiss, salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo Djojopuspito menghantarkan hingga di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966, demikian laman wikipedia mencatatnya.

3.     Fidel Castro

Kuba, negara yang identik dengan cerutu, bahkan Havana, Ibukota Kuba menjadi judul lagu karya Kenny G, maestro musik asal Amerika Serikat. Selain itu Kuba lekat dengan sosok Fidel Castro, sebagai pemimpin negara itu.

Nama lengkapnya adalah Fidel Alejandro Castro Ruz, lahir tanggal 13 Agustus 1926, di dekat daerah bernama Biran, yaitu terletak di timur Provinsi Oriente. Fidel Castro adalah anak ke tiga dari enam bersaudara, termasuk Raul Castro (Presiden Kuba Sekarang). Keluarganya termasuk keluarga kaya dan terpandang di daerah tempat tinggalnya. Maka dari itu dia dapat menempuh pendidikan di sekolah yang berkualitas bagus, kemudian setelah kelulusannya pada Sekolah Menengah, pada akhir tahun 1945, dia memasuki sekolah hukum di Universitas Havana, dan tertarik dengan nasionalisme Kuba, anti imperialisme dan sosialisme.

Sebagaimana ditulis oleh biography, Tahun 1947, Castro sangat berminat dengan keadilan sosial, dia bepergian ke wilayah Republik Dominika untuk bergabung dengan sebuah ekspedisi dalam upaya penggulingan kekuasaan dictator Rafael Trujillo, namun upaya tersebut gagal dan insiden tersebut tidak menyurutkan niat Castro akan suatu bentuk reformasi. Maka, setelah kembali ke Universitas Havana, Castro bergabung dengan Partido Ortodoxo, yaitu sebuah partai politik antikomunis yang didirikan untuk mereformasi korupsi di pemerintahan Kuba. Tujuannya yaitu menumbuhkan nasionalisme, kebebasan perekonomian dan reformasi sosial.

Pernikahannya dengan Mirta Diaz Balart, yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang di Kuba pada tahun 1948 kemudian mengarahkannya kepada gaya hidup mapan dan koneksi politik yang luas di Kuba. Kemudian dia mengejar ambisi politiknya untuk menduduki kursi di parlemen Kuba, tetapi kudeta yang dipimpin oleh Fulgencio Batista berhasil menggulingkan kekuasaan pemerintahan dan kemudian menunda pemilihan umum. Setelah itu Batista mengangkat dirinya sebagai diktator, menjalin hubungan erat dengan militer dan kaum ekonomi elit Kuba. Castro kemudian bersama dengan anggota partai Ortodoxo yang berharap memenangkan pemilihan umum pada tahun 1952, mengorganisasi sebuah bentuk pemberontakan. Dia bersama dengan 150 pendukungnya menyerang Moncada, sebuah barak militer dalam usahanya menggulingkan kekuasaan pemerintah Batista. Namun serangan tersebut gagal dan Castro ditangkap, ditahan dan dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun upaya pemberontakan Castro malah membuat Castro dikenal diseantero Kuba, karena upayanya mengembangkan kedudukan oposisi kepada pemerintahan Batista.

Castro dalam perjuangannya melakukan perang gerilya, pernah bertemu dan mengenal dengan baik sosok Ernesto “Che” Guevara, seorang tokoh revolusioner Argentina, bersama Che, Castro menyusun strategi untuk menggulingkan pemerintahan Batista. Perjuangan selanjutnya Castro terus melancarkan perang gerilya, pada awal tahun 1959 dia dan pasukannya terus mengupayakan kampanye militer untuk mengambil alih wilayah penting di Kuba. Sebaliknya Batista yang terus mengalami penurunan dukungan dan pembelotan militer secara masif, berakibat keruntuhan pemerintahan hingga pada Januari 1959 Baptista terbang ke Republik Dominika. Pada usia 32 tahun Castro, sukses melaksanakan taktik klasik perang gerilya untuk mengambil alih kekuasaan di Kuba.

Pemerintahan Casto dengan segera mendapat pengakuan dari pemerintahan Amerika Serikat, namun kemudian dia menjalankan upaya reformasi dengan menasionalisasi pabrik dan perkebunan dalam usahanya untuk mengakhiri dominasi ekonomi Amerika Serikat di Kuba. Banyak perusahaan Amerika merasakan dampak negatif dari reformasi ini, hingga menyebabkan konflik antara Kuba dengan Amerika Serikat. Sebagai contoh, pemerintahan Casto mengumunkan bahwa akan ditetapkan tarif pokok atas perusahaan asing yang memiliki nilai properti yang dipalsukan dari nilai sebenarnya yang mereka miliki atas properti tersebut, dimana hal itu sudah dinegosiasikan dengan pemerintahan Kuba yang terdahulu, hal ini untuk menjaga agar nilai pajak perusahaan tetap rendah.

Alasan mengapa Castro menandatangani Reformasi Agraria, yaitu disebabkan ekses kebijakan pajak tersebut, tuduhan orang-orang Amerika bahwa kebijakannya nampak seperti Uni Soviet mengontrol ekonomi dan pemerintahan, terlebih lagi sikap Presiden Amerika Serikat, Dwight Eisenhower yang menolak untuk bertemu dengan Castro, saat mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat.

Kuba dibawah pemerintahan Castro memang mengalami masalah perekonomian, semenjak berakhirnya kisah Negara Uni Soviet, maka impor minyak murah dan kerjasama ekonomi antara dua negara tersebut terhenti. Kuba kemudian menyesuaikan aras perkembangan tatanan global, dengan mengadopsi sistem ekonomi kuasi pasar bebas dan mendukung investasi internasional, bahkan mengesahkan nilai dollar Amerika Serikat serta mendukung sektor pariwisata.

Fidel Castro sudah menyatakan pensiun dari Jabatan Presiden pada tanggal 19 Februari 2008 dan suksesornya adalah Raul Castro, saudara lelakinya. Sementara Fidel Castro bergelut dengan kondisi kesehatan, yang menderanya, Raul Castro tetap dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang membelit Kuba, meskipun tidak sangat terpuruk seperti beberapa waktu lampau.

4.     John Howard

Sosok Perdana Menteri Australia yang menjabat sejak 11 Maret 1996 hingga 3 Desember 2007, Ia adalah perdana menteri terlama kedua Australia setelah Sir Robert Menzies. Nama lengkapnya John Winston Howard, dilahirkan di Sydney, kemudian sekolah di Earlwood Primary and Canterbury Boys’ High. Ia meneruskan ke Universitas Sidney dan lulus Sarjana Hukum pada 1961. Ia dibesarkan di daerah Earlwood, suatu daerah kelas menengah yang penduduknya hampir semua merupakan keturunan Anglo Saxon. Ayahnya mempunyai bengkel mobil dan mendapatkan penghasilan memadai. Ia dibesarkan tanpa banyak kontak dengan masyarakat imigran Australia, hal itu dijelaskan dengan cukup baik dalam laman wikipedia yang mengulas tentangnya.

John Howard menjadi orang ke-25 yang memegang jabatan Perdana Menteri sejak terbentuknya Federasi Australia. Ini menyusul kemenangan pemilihan Federal yang menentukan pada 2 Maret 1996. Ia mewakili daerah pemilihan federal Bennelong di pinggiran kota barat laut dan telah terpilih sebagai anggota parlemen Bennelong dalam setiap pemilihan federal sejak 1974.

Awal karirnya dalam berpolitik dimulai sejak dia bergabung dengan Partai Liberal pada tahun 1957 dan berkantor di New South Wales. Pada pemilihan federal tahun 1963, Howard membantu Tom Hughes untuk mengalahkan dominasi partai buruh selama 20 tahun. Pada pemilihan federal tahun 1974, Howard sukses menjadi kontestan daerah suburban Sydney, yaitu Bennelong dan menjadi anggota parlemen selama masa kepemimpinan Gough Whitlam pada pemerintahan partai buruh. Howard menyokong Malcolm Fraser untuk memimpun Partai Liberal melawan Billy Snedden terkait pemilu tahun 1974. Ketika Fraser menang pada Desember 1975, Ia dipilih sebagai Menteri Urusan Bisnis dan Konsumen pada 1975 hingga tahun 1977. Pada masa ini dia terpengaruh pola pikir proteksionis dan pro regulasi dari Fraser dan Partai Liberal . Kemudian setelah itu dia ditunjuk menjadi bendaharawan selama 5 tahun dan menjadi penganut ekonomi pasar bebas. Diantaranya adalah dia mencanangkan reformasi pajak, merubah sistem pengupahan, privatisasi dan  deregulasi.

Karir menuju Perdana Menteri Australia tidak mudah, banyak permasalahan menghadang howard namun dengan dukungan dari pemilih tradisional partai buruh, Howard bersama dengan Koalisi Liberal Nasional menguasai 29 kursi. Dengan 45 kursi mayoritas-peringkat kedua yang terbanyak dalam sejarah Australia (dibawah perolehan Fraser yang menguasai mayoritas 55 kursi pada tahun 1975)-Howard menjabat dengan posisi yang kuat. Pada usia 56 tahun, dia disumpah menjadi Perdana Menteri pada tanggal 11 Maret 1996, mengakhiri 13 tahun masa koalisi oposisi. Pada pemilihan umum tahun 2007, Howard dan pemerintahannya mengalami kekalahan dengan hanya mendapatkan 23 kursi dan posisinya sebagai Perdana Menteri digantikan Kevin Rudd.

Howard juga mengungkapkan pemikirannya bahwa Australia sebaiknya berbentuk pemerintahan Republik dan bahwa australia adalah negara yang berdaulat, dia meyakini bahwa pemisahan atas simbol dan fungsi eksekutif dari pemerintah dan integritas dari penjaga konstitusi adalah sebuah keuntungan di pemerintahan dan bahwa tidak ada model selain Republik yang akan efektif daripada bentuk Konstitusi Monarki Australia. Setelah era Howard pemerintahan Australia dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun telah berganti beberapa Perdana Menteri dan yang baru dilantik adalah Tony Abbot.

5.     Tony Blair

Sosok Perdana Menteri dari negara bangsa yang mempunyai sejarah panjang dalam peradaban, Anthony Charles Lynton Blair menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1997 dan menjadi pemimpin Partai Buruh Termuda dalam catatan sejarah Inggris. Tony Blair lahir pada tanggal 6 Mei 1953 di Edinburgh Scotlandia. Meskipun lahir di Skotlandia dia menghabiskan masa kecilnya di Durham, Inggris dan bersekolah di Chorister School.

Laman biography  menuliskan bahwa Blair pada masa mudanya ketika bersekolah di St.John’s College at Oxford University, adalah vokalis band rock bernama Ugly Rumors. Band ini memainkan lagu lagu dari the Rolling Stones, the Dobbie Brothers dan band populer lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, dia kemudian mendaftar sekolah hukum di Oxford University, dan lulus Sarjana Hukum pada tahun 1975. Setelah lulus, Blair memulai kerja karyawan magang di tempat Penasihat Ratu, Alexander Irvine. Blair membuktikan bahwa dia adalah orang yang cepat belajar dan kemampuan komunikasinya membantunya dalam memahami politik lokal, dan pada waktu kerja itulah dia bertemu Cherie Booth, yang merupakan lulusan terbaik di kelasnya sewaktu sekolah di London School of Economics dan kemudian menikah pada tahun 1980.

Pada akhir periode tahun tujuh puluhan, ketika berpraktik sebagai pengacara, Blair bergabung dengan Partai Buruh yang kemudian berada pada masa krisis. Serangkaian pemogokan serikat buruh pada akhir tahun 1978 telah membantu Partai Tory (Partai dimana dahulu ayah Blair berafiliasi) mendapatkan kemenangan pada tahun sesudahnya karena menurut pandangan publik Partai Buruh sebagian besar berada di dalam kendali serikat buruh. Pada tahun 1982, Blair mencoba untuk menduduki kursi Parlemen di Distrik Beaconsfield , namun gagal. Bagaimanapun juga Blair telah melakukan usahanya, menarik perhatian Partai Buruh dengan bekerja keras dan membuktikan bahwa dia berkharisma dan cakap. Pada tahun 1983, Blair mendapatkan kursi di Parlemen untuk Distrik Sedgefield, daerah yang berdekatan dengan Durham, dimana dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di sana.

Periode Blair menjadi Perdana Menteri yaitu tahun 1997 hingga 2007 memberikan catatan sejarah tersendiri, yaitu sebagai Perdana Menteri Inggris termuda pada era modern, pada usia 43 tahun, sebelumnya tercatat nama Lord Liverpool pada tahun 1812. Dibawah pemerintahannya, tercatat serangkaian kebijakan yaitu ikrar manifesto 1997, Undang Undang Upah Minimum Nasional, Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Kebebasan Informasi, mendirikan parlemen Skotlandia, Majelis Nasional Wales dan Majelis Nasional Irlandia Utara, hal ini dicatat dengan baik dalam laman wikipedia yang mengulas tentangnya.

Pada kebijakan luar negerinya, hal yang nampak jelas yaitu di Irlandia Utara dimana dia terlibat pada Good Friday Agreement 1998. Terkait urusan peperangan, Blair merupakan pendukung utama kebijakan luar negeri dari Presiden Amerika Serikat George W.Bush dalam invasinya ke Afganistan tahun 2001 dan invasi ke iraq tahun 2003. Namun demikian Blair adalah seorang tokoh Perdana Menteri dari Partai Buruh yang paling lama menjabat, hanya dia seorang yang memimpin Partai Buruh untuk memperoleh lebih dari 2 kemenangan dalam pemilihan umum dan satu satunya Perdana Menteri dari Partai Buruh yang menjabat secara berturut turut lebih dari sekali, dimana jabatannya minimal empat tahun. Kemudian Blair digantikan kedudukannya sebagai Pemimpin Partai Buruh oleh Gordon Brown pada tanggal 24 Juni 2007 dan sebagai Perdana Menteri pada tanggal 27 Juni 2007. Sosok Tony Blair menunjukkan kepiawaiannya dalam menyusun Undang Undang dan eksistensinya dalam berpolitik.