[Rusia] Wacana Merevisi Konstitusi di Rusia

Situasi geopolitik dunia sudah berubah sejak berakhirnya perang dingin dan runtuhnya supremasi Uni Soviet. Rusia yang pernah sebagai bagian dari Uni Soviet kini menghadapi permasalahan baru terkait konstitusi negaranya. Hukum internasional dan perjanjian internasional telah mereduksi banyak hal dan terutama tentang kerjasama internasional yang menyebabkan sistem hukum suatu negara sebaiknya menyesuaikannya.

Norma konstitusi Rusia yang lebih mengutamakan hukum internasional daripada aturan hukum nasionalnya menimbulkan banyak perdebatan. Sebagaimana dirilis oleh Pravda pada (12/12/2013), media Rusia berbahasa Inggris ini memberitakan mengenai perlunya perubahan paradigma terbaru dalam konstitusi Rusia.Beberapa pihak mengatakan bahwa pasal 15 pada Konstitusi Federasi Rusia tetap tidak dapat diubah. Pihak yang lain mengatakan bahwa perlunya revisi ketentuan itu dan mengembalikan kedaulatan Rusia sesuai dengan status adikuasanya.

“Secara umum diakui bahwa prinsip dan norma hukum internasional dan perjanjian internasional dari Federasi Rusia adalah bagian dari komponen sistem hukum. Jika suatu perjanjian internasional dari Federasi Rusia menetapkan aturan lain yang melengkapi aturan hukum, aturan dari perjanjian internasional dapat diterapkan,” demikian menurut ayat 4 dari Pasal 15 Konstitusi Federasi Rusia. Konstitusi yang diadopsi sewaktu Rusia berada pada kemelut perang sipil, dan masih bergantung bantuan keuangan dari Barat dan Investasi Barat. “Rusia ingin bergabung dengan Uni Eropa, kredibilitas negara negara barat pada 1980-90 an sangat luar biasa. Kami mengalami keruntuhan Uni Soviet karena kesalahan kami sendiri, berhubungan baik dengan barat dan menanti panggilan ke dunia yang lebih maju. Kami siap untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO, namun pihak barat masih menolaknya” demikian kata analis politik independen Sergey Mikheyev kepada Pravda.Ru mengenai situasi pada waktu itu.

“Bagaimana kompleksnya periode sejarah pada awal 1990 an untuk Rusia, waktu itu Rusia menghadapi dilema apakah akan berlanjut atau berhenti, maka saya berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan secara detail dengan diutamakannya aturan hukum internasional daripada hukum nasional. Fakta bahwa penerimaan suatu aturan hukum baru adalah hal yang penting, karena waktu itu sebagai suatu negara yang baru berdiri, maka hal yang detail tidak begitu dipertimbangkan” kata Igor Lebedev, yang merupakan pimpinan dari faksi LDPR di Majelis Tinggi Duma, Anggota Komite Duma untuk Legislasi Konstitusi dan Pembentukan Negara kepada Pravda.ru.

Namun, Siapa pun yang memimpin pada waktu perang dingin mestinya memperhatikan “detail”. Faktanya mereka melakukan segala hal untuk dapat menanggulangi krisis politik dan ekonomi di Rusia dan menyesuaikannya dengan nilai barat. Konstitusi dirumuskan dan ditulis dalam waktu yang sangat singkat, sebagai suatu aturan hukum, dengan menyadur seluruhnya hukum internasional dan konstitusi nasional dari negara negara yang mengalami kekalahan selama Perang Dunia ke II, yaitu Jerman, Itali dan Jepang. Dimana norma internasional lebih diutamakan daripada aturan hukum nasional. Laporan Boris Yeltsin yang kemudian menjadi Presiden Rusia tentang draft Konstitusi Federasi Rusia yang dipublikasikan pada Oktober 1993 di Rossiyskaya Gazeta menegaskan bahwa “pekerjaan ini dievaluasi oleh pihak luar”.

Maka, Rusia pada 1993 yang secara formal telah kalah pada perang dingin, meninggalkan status adikuasanya dan kemudian menjadi negara berdaulat, karena dalam konstitusi disebut sebagai negara yang merdeka, dan terutama adikuasa, standar internasional tidak pernah secara hukum lebih diutamakan daripada aturan hukum nasional. Pengadilan Amerika Serikat dalam penanganan perkara atas konflik yang terjadi antara hukum internasional dan Undang Undang domestik atau hukum tidak tertulisnya selalu dijadikan acuan untuk hal itu. Di Inggris, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menerapkan aturan hukum internasional jika tidak sesuai dengan aturan hukum nasional. Di Perancis, jika suatu kewajiban internasional mengandung unsur yang berlawanan dengan konstitusi, penandatanganan atas resolusi, ratifikasi atau persetujuan akan diberikan hanya jika dilakukan revisi konstitusi terlebih dahulu.

Sejumlah pejabat di Majelis Tinggi Duma memberikan peringatan, “terdapat subordinasi terkait diperlukannya norma hukum internasional tidak hanya pada wilayah kekuasaan Federasi Rusia secara keseluruhan, namun juga di konstitusi untuk sebagian besar warga negara Federasi Rusia” kata Yevgeny Fyodorov, seorang deputi dari faksi “Persatuan Rusia” dan anggota komite anggaran dan perpajakan negara. “Sebagai contoh, 31 dari 46 wilayah Rusia mempunyai aturan hukumnya sendiri yang memberikan petunjuk prioritas atas hukum internasional di wilayahnya”. “Negara ini menderita karena “warisan pola lama” itu kata Fyodorov. Dia percaya jika Rusia melanjutkan untuk menjadi suatu negara yang tidak berkuasa dan “dibawah kontrol asing Rusia tidak dapat membangun namun malah menurun”. “ Meningkatnya donasi ekonomi untuk menyokong negara negara berkembang dan anggaran restrukturisasi untuk menyokong penundaan program sosial adalah hal yang dibutuhkan oleh Rusia karena Bank Central dari Federasi Rusia adalah bagian dari sistem internasional”. “ Berkaitan dengan nilai asing yang masuk ke dalam kultur kami hal tersebut sangat jelas terlihat sebagai upaya untuk menyisihkan Federasi Rusia, upaya itu sangat menurunkan martabat dan menghancurkan” kata Fyodorov lebih lanjut.

Fyodorov juga menegaskan jika “negara harus bersatu dan memutuskan untuk merubah status negara menjadi negara yang berkedaulatan dengan mengapus norma norma eksternal dari konstitusi Rusia”. Karena pada konstitusi di pasal 3 menyatakan “ Sumber kekuatan utama (termasuk legislatif) di Federasi Rusia dapat dilakukan oleh orang orang dari berbagai bangsa”.

Meskipun demikian, tidak ada yang berubah, karena opini dari pihak yang secara langsung merumuskan Rancangan Undang Undang untuk mengamandemen konstitusi yang akan berlaku”. “Dengan memperhatikan kebutuhan untuk merevisinya atau tetap membiarkannya tidak berubah, saya tidak berpikir ini adalah sebuah pertanyaan yang relevan untuk saat ini. “Kami mempunyai banyak permasalahan di negara ini yang memerlukan keputusan, maka menjadi hal yang sulit jika pasal pasal dalam konstitusi menyebabkan lebih banyak atau malah lebih sedikit yang menimbulkan kontradiksi atau konflik yang serius. Maka tidak perlu dipikirkan lagi saat ini mengenai hal itu” kata Lebedev.

Vladimir Pligin, pimpinan dari Komite Duma untuk Legislasi Konstitusi dan Pembentukan Negara, memberikan pendapatnya. Dia yakin dengan konstitusi Rusia itu sendiri adalah suatu jaminan dari kuatnya pengaruh hukum nasional daripada suatu hal yang bersifat internasional. “Konstitusi adalah sebagai hukum dasar dan semua aturan hukum serta ketentuan lain yang berlaku di wilayah Federasi Rusia tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, maka dari itu konstitusi lebih diutamakan”. Lebih mengutamakan konstitusi adalah suatu pemikiran yang bagus, seperti halnya orang Amerika mengatakan, tiada aturan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, hingga kemudian hal itu jarang dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Rusia mulai keluar dari kondisi krisis ekonomi yang berat setelah terlepas dari dari utang pada sistem keuangan internasional. Ada harapan bahwa anggota dewan di Rusia dan konstitusi akan memberikan inspirasi kepada Presiden Rusia. “ Presiden Vladimir Putin untuk pertama kalinya, pada beberapa bulan yang lalu mengatakan bahwa akan memprioritaskan aturan hukum nasional” kata Vitaly Tretyakov, pemimpin redaksi di majalah Political Class.

Tretyakov mengatakan bahwa akan menjadi hal yang konyol untuk merangkak dibawah penindasan hukum asing saat menyebut Rusia sebagai negara yang berdaulat. Sekaranglah  saatnya untuk dapat melakukan perubahan pada level resmi pejabat pemerintahan dan berterima kasih kepada Tuhan karena hal itu telah dapat terjadi. Rusia harus mempunyai kedaulatan secara penuh, karena Rusia terlalu besar untuk dapat tergantung kepada siapapun, dan harus menyusun suatu institusi hukum yang diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuannya, berguna dan efektif. Bagi tretyakov, dia menyambut semua perkembangan yang terjadi sekarang dan menyarankan untuk mengkaji mendalam dan lebih spesifik mengenai konstitusi.