“Wind of Change” Bantuan Hukum di Singapura

Perubahan selalu terjadi, dan upaya menuju perubahan yang lebih baik selalu diharapkan oleh masyarakat, “wind of change” adalah ungkapan yang tepat untuk melukiskannya. Angin perubahan untuk bidang bantuan hukum di Singapura sedang berhembus sejuk, ini karena gencarnya tawaran program bantuan hukum kepada pihak yang memerlukan pendampingan. Maka hal ini akan membuat para terdakwa mudah memperoleh bantuan hukum secara gratis sebagai wujud keadilan bagi para terdakwa.

Di Singapura dikenal nama Criminal Legal Aid Scheme (Clas) dimana skema ini memudahkan para terdakwa untuk memperoleh akses bantuan hukum, skema ini kemudian direvisi untuk mengakomodasi kepentingan orang orang yang pantas dan layak serta memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum. Menurut Menteri Hukum Singapura, K. Shanmugam, maka untuk memperluas informasi terhadap skema itu, Law Society sebaiknya memperoduksi pamflet yang bertuliskan hak hak tersangka atau terdakwa yang kemudian tersedia di kantor polisi atau komunitas masyarakat.

Sementara itu menurut juru bicara Law Society yang tidak disebutkan namanya, dalam wawancaranya kepada thestraittimes.com yang dilansir oleh asiaone.com, dikatakan bahwa pamflet itu akan tersedia pada April 2015 yang berisi petunjuk kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dalam suatu penyidikan, dan juga termasuk informasi tentang tata cara penahanan, dan penuntutan.

Perbaikan skema yang dilakukan Clas akan memberikan keuntungan terhadap 6000 orang setiap tahunnya dari yang sebelumnya hanya 400. Disamping bertindak mewakili secara penuh menurut hukum, Clas juga menyediakan nasihat hukum dan perbantuan untuk menulis dokumen yang diperlukan menurut hukum, termasuk permohonan atau pembelaan untuk memperoleh keringanan hukuman demikian dikatakan Shanmugam. Dia juga mengatakan bahwa sebagian pendanaan akan diperoleh dari pihak pemerintah Singapura dimana hal itu merupakan perubahan yang signifikan bagi proses bantuan hukum.
Hal ini tentu saja berbeda dengan sebelumnya, dimana posisi pemerintah terkait bantuan dana untuk bantuan hukum kriminal, dana yang dipakai berasal dari dana publik untuk hal penuntutan dan pembelaan terhadap seorang terdakwa. Menurut Shanmugam seperti yang pernah dikatakannya pada 2013 lalu, bahwa pergeseran itu menjadi lebih inklusif dan membantu masyarakat.

Sementara itu menurut Hri Kumar Nair dari Bishan-Toa Payoh GRC mengatakan bahwa keseimbangan hak diperlukan dalam mengkonfigurasi ekosistem probono, maka hal ini sebaiknya tidak akan berpengaruh terhadap pekerjaan di firma hukum berskala kecil. Shanmugam juga menyatakan hal serupa, bahwa perubahan itu seharusnya tidak berpengaruh terhadap firma hukum berskala kecil, dan pihak pemerintah akan memonitor situasinya.

Revisi Hukum Keluarga
Berkaitan dengan perbaikan sistem tentang hukum keluarga, Pihak Kementerian Hukum juga akan melanjutkan untuk memperbaiki sistemnya. Akhir tahun lalu, hukum tentang keluarga sudah diselesaikan dan sistem peradilan untuk perkara hukum keluarga sudah dibentuk dengan tujuan pokok yang mendasar yaitu untuk membuat sistem lebih singkat, murah dan dapat lebih baik dalam mengakomodasi kepentingan anak, dan juga memastikan bahwa proses persidangan tidak berakhir dengan perpecahan diantara keluarga.

Sebagai bagian dari review terbaru, yang akan diselesaikan pada tahun depan, pihak pemerintah Singapura masih mempelajari tentang hukum keluarga terkait legislasi yang mengatur tentang klaim anak yang tidak memperoleh legitimasi secara hukum untuk memperoleh hak dari milik orang tuanya yang sudah meninggal.

Juga akan diperkuat aturan tentang pemenuhan biaya hidup. “Hal ini akan menolong pihak yang terlibat perkara perceraian untuk memperoleh pembayaran biaya hidup untuk mengasuh anaknya setelah terjadinya perceraian” kata Shanmugam.
Menurut Elle Lee dari Sembawang GRC mengatakan bahwa banyak pengacara dalam hukum keluarga, setelah adanya perubahan sistem hukum keluarga, mereka akan menjadi seperti “seismic proportion”. Hal ini karena pengacara hukum keluarga yang biasanya menjadi pihak lawan dan bertindak untuk dan atas nama kliennya, akan juga mengambil peran sebagai penyelesai konflik dan pemecahan masalah. Maka untuk lebih mendalami permasalahan hukum keluarga, menurut Shanmugam akan diadakan kursus, pelatihan dan diskusi supaya pengacara yang terlibat dapat lebih memahami.

Shanmugam juga mengatakan tentang rencananya bahwa Singapura akan dikembangkan sebagai international hub untuk penyelesaian sengketa. Dimana akan didirikan Singapore International Commercial Court dan Singapore International Mediation Centre dalam jangka waktu dekat, yang tentu saja hal ini akan memberikan banyak pekerjaan kepada pengacara dan firma hukum di Singapura. Pihak Kementerian Hukum Singapura juga akan melanjutkan program untuk membantu praktisi hukum lokal Singapura untuk dapat memperoleh kesempatan di regional.

Untuk bidang hukum nampaknya Indonesia memang masih “ketinggalan kereta”, maka dari itu perlu upaya masif untuk perbaikan sistem dan ekosistemnya. Namun tak mengapa karena ketertinggalan bukanlah suatu teka teki yang tak bisa diselesaikan dan hembusan angin perubahan di Indonesia harus senantiasa ditiupkan.