[Slovenia] Pengadilan Uni Eropa Menyatakan Bank Bondholder Wipeout Sesuai Hukum

Pengadilan tertinggi di Uni Eropa telah menyatakan bahwa Slovenia tidak melanggar suatu aturan hukum terkait dengan apa yang disebut dengan “burden sharing” pada 2013, dalam upaya penyelamatan bank yang telah menghapuskan utang senilai 600 juta Euro (664 juta dollar AS), dari para pemegang obligasi.

Putusan tersebut dapat memberi contoh terhadap bank sentral lainnya di Eropa, dimana terkait dengan peristiwa penahanan terhadap Bostian Jazbec, Gubernur Bank Sentral Slovenia yang ditahan karena diduga melakukan kesalahan dalam penyelamatan bank.  Upaya bailout (injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya) senilai  3.2 Miliar Euro telah dilakukan selama masa krisis keuangan di Eropa yang waktu itu di Slovenia dipimpin oleh Jazbec dan Perdana Menteri Alenka Bratusek.

Dikutip dari Bloomberg.com, putusan itu juga dikuatkan oleh regulasi Brusel dimana Italia pernah mengalami permasalahan terkait bondholder dalam masa krisis perbankan di negaranya. Namun yang masih menyisakan pertanyaan di Slovenia adalah, pengadilan mana di Slovenia yang akan memeriksa terkait perkara yang melibatkan debitor sehingga mereka bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang hilang. Pengadilan Uni Eropa sudah berupaya dengan segera mengambil tindakan setelah Slovenia meminta kejelasan pada 2013 terkait komunikasi perbankan di Uni Eropa untuk menjaga para pembayar pajak di Slovenia agar tidak membayar upaya bailout.

“Ini adalah suatu putusan yang positif untuk pihak Slovenia, bank sentralnya dan juga para pembayar pajak di Slovenia” kata Saso Stanovnik, analis di Alta Invest di Ljubljana dalam suatu surelnya kepada bloomberg.com. Namun menurut dia meskipun setidaknya sudah memenangkan pertempuran, perang nampaknya masih akan berlanjut.

Putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa Slovenia tidak melanggar suatu aturan hukum apapun terkait kerugian bondholder debt, dikatakan bahwa beban bersama bukanlah suatu prasyarat untuk bantuan kepada suatu negara. Di Brusel, Komisi Eropa, menyatakan putusan itu mengkonfirmasi petunjuk dari para anggota Uni Eropa. Menyatakan bahwa mereka akan memberikan bantuan terhadap negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan. Bank Sentral Slovenia juga menyatakan bahwa putusan pengadilan telah mengkonfirmasi bahwa Komisi Uni Eropa telah menentukan aturan umum dalam hal persetujuan terhadap negara yang memerlukan bantuan dan dapat saja menolaknya jika suatu negara tidak mengikuti petunjuk dari Komisi Uni Eropa.

Namun pendapat lain muncul dari Kristjan Verbic, Presiden dari Pan Slovenian Investor dan asosiasi pemegang saham, dimana dia mengatakan putusan itu dianggap tidak mengikat. Menurutnya pertanyaan yang harus diajukan kepada pengadilan bukanlah komunikasi dari Komisi Eropa apakah valid atau tidak. Apakah hal itu lantas mewakili sekitar 700 orang yang utangnya dihapuskan dan 2000 pemegang saham juga terlibat dalam penghapusan utang.

Berdasarkan putusan terkait bank sentral Slovenia tersebut, pihak pemerintah sudah memanggil pihak kejaksaan untuk mengakhiri pemeriksaan dengan segera. Pihak bank dan mantan menteri keuangan Dusan Mramor, karena mengundurkan diri, sudah berkomunikasi dengan Presiden Bank Sentral Eropa, Mario Draghi dalam memenuhi panggilan polisi untuk pemeriksaan dalam perkara independensi kewenangan keuangan.

Sementara Perdana Menteri, Miro Cerar sudah merencanakan untuk menjual bank pemerintah untuk mengembalikan kerugian, yaitu Nova Ljubljanska Banka, NKBM dan Abanka setelah masa krisis 2013. Slovenia juga sudah melakukan pembentukan manajemen aset perbankan untuk mengambil alih non performing aset (rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank) dari para kreditur.

“Sekarang pengadilan Slovenia harus menyatakan bahwa proses bailout 2013 sudah dilakukan sesuai prosedur, transparan dan memenuhi aturan hukum yang ditentukan” tutur Andraz Tersek, ahli hukum konstitusi dari Fakultas Studi Humanistik di Koper, Slovenia. Menurut Andraz, tanggung jawab selanjutnya berada di pihak bank sentral.