[Ukraina] Reformasi Pengadilan Niaga

Sistem peradilan di Ukraina yang korup sudah menjadi perhatian sejak lama untuk penyelesaian sengketa bisnis, HAM, menuntut keadilan atas kejahatan dan penyelesaian banyak sengketa lainnya. Para Ahli dari organisasi internasional sudah menyoroti permasalahan ini sejak bertahun tahun yang lalu.

Oleksiy Filatov, yang sebelumnya merupakan pengacara dari firma hukum Vasil Kisil & Partners, telah ditunjuk menjadi deputy head of Presidential Administration sejak Juli 2014 lalu untuk menjalankan reformasi di bidang peradilan. Dalam wawancaranya dengan Kyivpost.com dia menyatakan bahwa dia tidak mengatakan bahwa telah mencapai semua hal dalam bidang advokasi, namun dia mempunyai impresi yang kuat bahwa perubahan kualitas di sistem hukum Ukraina sebagai pencapaian selanjutnya.

Dewan reformasi yudisial termasuk juga perwakilan dari berbagai sektor komunitas hukum yang dikoordinasi oleh Filatov mengajukan RUU terkait reformasi yudisial yang sudah diselesaikan pembacaannya oleh Verkhovna Rada pada Januari lalu. Hal ini disorot sebagai langkah yang kontroversial sejak parlemen juga telah menyelesaikan versi saingannya.

Pendekatan yang dilakukan Filatov memperoleh banyak kritik, karena tetap mempertahankan hak dari Presiden untuk mengangkat hakim dan juga dapat membubarkan atau mereorganisasi pengadilan. Kritik muncul karena dipandang sebagai upaya untuk mengekalkan pengaruh politik terhadap bidang yudikatif. Sedangkan versi saingan yang diajukan oleh para aktivis masyarakat tidak memperbolehkan campur tangan secara langsung secara politis.

Pada 2011, dibawah President Viktor Yanukovych, Mahkamah Konstitusi Ukraina telah memutuskan bahwa Presiden berwenang untuk membubarkan pengadilan. Sejak aturan itu memperoleh dukungan dari pendukung Yanukovych masih banyak yang meragukan legitimasinya.

Menurut Filatov, merubah hak Presiden untuk membubarkan, membentuk, mereorganisasi pengadilan dan mengangkat hakim adalah hal yang diperbolehkan namun memerlukan amendemen konstitusi. “RUU adalah menyangkut pokok persoalan yang perlu diselesaikan segera, maka akan semakin memperpanjang proses konstitusional, memberatkan dan berhadapan dengan tekanan politik jika kita menunggu hingga musim gugur untuk mengamandemen konstitusi untuk melakukan perubahan dalam sistem yudisial, maka kita akan membuang buang waktu saja”, kata Filatov.

Pengadilan niaga, memperoleh kritik yang luas terkait sinyalemen korupsi, maka diperlukan upaya untuk menjaga supaya pengadilan niaga tetap memeriksa perkara bisnis, sedangkan para ahli secara cepat menginginkan adanya paket reformasi, dengan menyerahkan kewenangannya kepada pengadilan umum. Hal ini juga akan mengurangi biaya pihak yang bersengketa, namun Filatov tidak menyetujui ide ini.

Pengadilan Niaga menyumbang 40 % pemasukan ke kas negara dari biaya perkara di pengadilan. Pendapatan total dari biaya perkara pengadilan diperkirakan senilai lebih dari 900 juta Hryvnia (sekitar 56 juta dollar AS) pada 2014. Menurut Filatov, meniadakan pengadilan niaga tidak akan menyelesaikan permasalahan korupsi. “Korupsi dalam pengadilan niaga akan berpindah ke pengadilan lain dimana uang akan berperan dan dipindahkan. Korupsi adalah pokok persoalan dalam sistem yudisial secara umum. Bentuk spesialisasi pengadilan adalah hal yang penting karena pengadilan niaga yang berwenang menyelesaikan sengketa berkaitan dengan ekonomi, dimana lebih kompleks permasalahannya dibandingkan perkara yang diperiksa di ranah pengadilan umum” kata Filatov.

Filatov berpikir mengenai prosedur perekrutan agar lebih kompetitif dan menyiapkan para hakim secara khusus akan lebih membantu. RUU juga mensyaratkan para hakim untuk lolos dalam seleksi dan mendaftarkan laporan harta kekayaannya beserta keluarganya. Saat ditanya tentang Rodion Kireyev, yaitu hakim di era Yanukovych yang telah menghukum mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko dengan hukuman tujuh tahun terkait masalah kontrak kerjasama dengan perusahaan Rusia, Gazprom dan para hakim lainnya yang meloloskan pihak berkuasa yang tidak terlegimitasi melawan para pemrotes EuroMaidan, Filatov hanya berkata bahwa para hakim yang membuat putusan yang melanggar aturan akan bertanggung jawab sesuai hukum.

HukaHhhhhyukummAturan hukum terbaru dalam sistem yudisial menawarkan mekanisme yang baik untuk membuat para hakim semakin akuntabel dari setiap kesalahan. Saat ini diskusi tentang reformasi yudisial sedang berjalan. Sementara itu di parlemen, komite yang bertanggung jawab diharapkan untuk mengembangkan versi terbaru dari RUU, dan Filatov berharap akan dapat berkompromi dengan hal itu. “Penting untuk memilih ide yang dapat memberikan hasil terbaik dan mengambil proposal terbaik dari setiap RUU” pungkas Filatov.