Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutuskan bahwa aturan hukum yang mengkriminalisasi tentang tidak melakukan pemberitahuan ke pemerintah setempat untuk berkumpul lebih dari 15 orang, dinyatakan inkonstitusional.... Read More
Hukum
Zein El Hassan bergabung dengan KPMG di Australia sebagai Partner. Sebelumnya dia bekerja di Norton Rose Fulbright yang menangani financial services risk advisory. Perekrutan ini... Read More
Laporan dari PBB menyebutkan, untuk mengatasi persoalan perubahan iklim tidak diperlukan penambahan aturan hukum baru, tapi negara negara mesti menerapkan dengan baik aturan hukum yang... Read More
Orang orang yang terkategori intersex di Jerman, sekarang sah menurut hukum dapat mengidentifikasi dirinya sesuai ketentuan hukum yang baru, diterbitkan pada Desember 2018 lalu. Mereka... Read More
Semua aset digital di Malaysia yang ditawarkan sekarang memerlukan otorisasi pemerintah dan mesti sesuai dengan ketentuan tentang anti pencucian uang dan keamanan siber. Malaysia sekarang... Read More
Pelatihan tentang keamanan siber diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan tentang bahaya serangan siber. Menurut studi yang dilakukan oleh GlobalX dan the Australian Legal Practice... Read More
Proses di parlemen untuk penanganan program pengambilalihan tanah oleh negara terus berlanjut di awal 2019. Tapi hal ini diperkirakan akan memunculkan halangan konstitusional. Ya, di... Read More
Dalam beberapa tahun ini, popularitas program daring meningkat, mulai dari pembelajaran bidang kesehatan, bisnis, hukum dan sains, program kelas jarak jauh tersedia pada hampir semua... Read More
Inggris segera menerapkan pemberian vonis hukuman secara daring (dalam jaringan/online) untuk perkara yang terkategori pidana ringan dan tidak memerlukan kehadiran di persidangan. Pernyataan dari kementerian... Read More
Jika diamati, pertumbuhan e-commerce di India dan Tiongkok sungguh pesat dibanding bagian negara manapun di dunia, akan tetapi regulasi baru yang diterbitkan dapat membuat hambatan... Read More

![[E-Commerce] Regulasi di India dan Tiongkok “Benci” Barang Bajakan LaW 1 - [E-Commerce] Regulasi di India dan Tiongkok “Benci” Barang Bajakan](https://www.yuridis.com/wp-content/uploads/2019/11/LaW-1.jpeg)